Unibel , Jakarta – Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia diduga melakukan pencabutan atau pencabutan izin usaha pertambangan selektif.
Sebagai Ketua Satgas Pengelolaan Pertanahan dan Investasi yang dilantik Presiden Joko Widodo atau Jokowi mulai Januari 2022, ia membatalkan 2.078 Izin Usaha Pertambangan dan Pertambangan (IUP) hingga akhir tahun 2023.
Berdasarkan penelusuran Majalah Tempo, Bahlil tidak hanya berwenang membatalkan izin operasi ribuan tambang, tapi juga bisa menghidupkannya kembali. Namun, ia diduga meminta biaya sekitar Rp 5-25 miliar untuk pengembalian IUP yang dibatalkan tersebut.
Lantas berapa kekayaan Bahlil? Periksa informasi berikut. Kekayaan Bahlil Lahadalia
Bahlil pertama kali membeberkan besaran harta kekayaannya saat pertama kali menjabat menteri di kabinet progresif Indonesia, berdasarkan arsip Laporan Harta Kekayaan Pejabat Publik Elektronik (e-LHKPN) di situs Komisi Pemberantasan Korupsi. . Total harta kekayaannya per 31 Desember 2019 adalah Rp 295 miliar (Rp 295.149.680.731).
Kemudian, Bahlil kembali melaporkan ke LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi sejumlah Rp300 miliar (Rp300.445.709.773) pada 31 Desember 2020. Hartanya bertambah menjadi Rp301 miliar (Desember 301.459,29). .
Kekayaan bersih Bahlil per 31 Maret 2023 adalah Rp 302 miliar (Rp 302.467.616.354). Berikut detailnya:
– Tanah dan Bangunan : Rp 284.099.500.000.
– Peralatan dan kendaraan : Rp 115.600.000.
– harta bergerak lainnya : –
– Surat Berharga : Rp 2.012.500.000.
– Kas dan setara kas : Rp 16.240.016.354.
– aset lainnya: –
– Kredit: –
Bahlil mengaku dalam LHCP-nya, dirinya memiliki 18 bidang tanah dan bangunan. Tersebar di Jakarta Selatan, Sragen (Jawa Tengah), Yaniari (Bali) dan Jayapura (Papua), luas properti berkisar antara 68 meter persegi hingga 3.500 meter persegi. Sedangkan koleksi mobilnya hanya ada dua yaitu Toyota Harrier (2007) dan Honda CRV (2010). Bahlil melapor ke Dewan Pers Tempe
Bahlil melaporkan kepada Dewan Pers Tempo pada Senin, 4 Maret 2024 tentang hasil Majalah Tempo 4-10 Maret 2024 yang bertajuk “Hadiah Besar untuk Izin Usaha Pertambangan”. Tempo juga menayangkan podcast atau podcast Bocor Alus Politik (BAP) bertajuk “Kemungkinan Persetujuan Menteri Investasi Perjudian Bahlil Lahadalia” pada Sabtu, 2 Maret 2024.
Menteri Staf Khusus (Stafsus) Tina Talisa mengatakan Bahlil menyayangkan kerja jurnalistiknya, karena dianggap tidak memenuhi unsur kode etik jurnalistik. Bahlil, kata Tina, merasa tidak enak dengan konten dan pemberitaan podcast tersebut.
Tina melalui keterangan tertulis, Senin, 4 Maret 2024 mengatakan, “Menteri Bahlil keberatan karena informasi yang disampaikan mengandung tuduhan dan pencemaran nama baik serta sarat dengan informasi yang belum terverifikasi.”
Sementara itu, Pemimpin Redaksi Tempo Setri Yasra menegaskan, karya jurnalistik yang diterbitkan Tempo selalu melalui proses yang baik. Temponya selalu sesuai prinsip jurnalistik, kata Setri, Selasa, 5 Maret 2024.
MELYNDA DWI PUSPITA | Riri Rahayu
Pilihan Editor: Bahlil kepada Dewan Pers, Editorial Tempo: Berita kami mematuhi kaidah jurnalistik
Presiden Joko Widodo atau Jokowi berpesan agar masyarakat segera pulang ke rumah. Lagi
Presiden Jokowi menyantap beberapa jenis makanan saat berbuka puasa bersama para menteri senior kabinet Indonesia di Istana Negara. apa pun? Lagi
Sejumlah petinggi kabinet Indonesia tak menghadiri buka puasa bersama Jokowi pada Kamis, 28 Maret 2024, di Istana Negara Jakarta. siapa yang lebih
Wakil Presiden Maruf Amin menyampaikan ceramah saat berbuka puasa bersama Jokowi dan para Menteri senior Kabinet Indonesia Bersatu. Lagi
Kejaksaan Agung menetapkan Harvey Moise, suami artis Sandra Dewey, atas dugaan korupsi penyelenggaraan Sistem Tata Niaga Timah. Lagi
Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang dikenal juga dengan kelompok hukum Ganjar-Mahfoud memiliki konspirasi yang terstruktur, sistematis, dan masif pada Pilpres 2024. baca selengkapnya.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi tuan rumah acara buka puasa bersama para Menteri senior Kabinet Indonesia Bersatu di Istana Negara, Jakarta, Kamis. Lagi
Presiden Jokowi mengutamakan pembicaraan soal saham Freeport sebelum memperpanjang izin ekspor konsentrat. Lagi
Presiden Jokowi kembali mengingatkan bahwa PT Freeport merupakan pemegang saham mayoritas Indonesia. Lagi
Presiden Jokowi enggan berkomentar terkait sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. baca selengkapnya